Ayobaca.id, Pekanbaru - Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto angkat bicara terkait pemberhentian tenaga honor Pemkab Kepulauan Meranti. Ade mengatakan persoalan tenaga Honor itu memang menyangkut kebijakan, jika pemerintah mencabut kebijakan tersebut, sebagai konsekuensinya honorer berhenti. Itulah yang terjadi di Meranti saat ini.

Namun demikian, kata Ade, sebaiknya tetap harus ada jalan keluarnya, dan tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, apakah pemerintah daerahnya, atau tenaga honorer.

Menurutnya, dari hasil diskusi dengan Bupati Meranti yang direncanakan Pemkab Meranti tidaklah seburuk yang disangka, karena sesungguhnya Pemkab setempat ingin merapikan dan bersih-bersih administrasi pegawai di lingkungan Pemkab Meranti dan nantinya Pemkab akan merekrut kembali.

"Bersih-bersih pegawai honor ini. Karena selama ini, data pegawai honor yang benar-benar bekerja tidak diketahui pasti atau persentasenya, dan yang cuma nama saja juga banyak. Nah itu juga terjadi di Pemprov," kata Ade Agus, kepada ayobaca.id, Senin (10/1/2022).

Sementara itu, politisi PKB ini mengatakan, tenaga honor merupakan suatu kebutuhan, dan honorer juga merupakan penopang ekonomi.

"Oleh karenanya, sepanjang menjadi manfaat dan kebutuhan pemerintah ya di perpanjang saja. Tapi kalau hanya titipan pejabat, maka dirapikan," ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, tidak hanya di Meranti. Untuk honorer di lingkungan Pemprov Riau, dewan sudah minta tenaga honor harus lebih banyak kerja.

"BKD juga harus ambil langkah kongkrit mengatasi masalah ini," tukasnya. (Fzn)