Ayobaca.id, Pekanbaru - Jefridin dan Erzepen dituntut hukuman 15 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Pelalawan. Kedua terdakwa melakukan suap pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah terhadap eks Kepala Desa (Kades) Sering, Kecamatan Pelalawan, M Yunus.

Pantauan ayobaca.id, tuntutan dibacakan JPU Jumieko Andra di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jumat (31/12/2021). Kedua terdakwa mengikuti persidangan secara virtual dari Rumah Tahanan Negera Kelas I Pekanbaru.

Kedua terdakwa bersalah melakukan suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan," ujar JPU, Jumieko, di hadapan majelis hakim yang diketuai Iwan Irawan.

Selain penjara, kedua terdakwa juga dituntut membayar denda masing-masing Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti kurungan badan selma 3 bulan penjara.

Atas tuntutan itu, terdakwa melalui penasehat hukumnya langsung menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara lisan. Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar dihukum seringan-ringannya.

Penasehat hukum terdakwa berpendapat, para terdakwa mengikuti kebiasaan dalam hal pengurusan surat dengan membayar aparat desa. Kedua terdakwa merupakan pelapor (justice collaborator) dalam perkara yang menjerat M Yunus, dan hukumannya telah inkrah.

Majelis hakim memberikan kesempatan pada JPU untuk menyampaikan replik. JPU berpendirian tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan hingga majelis hakim menunda sidang pada Jumat (14/1/2022) dengan agenda pembacaan putusan.

Jefridin merupakan Ketua Kelompok Tani Parit Guntung, dan Erzepen adalah anggotanya. Perkara itu bermula dari laporan Jefridin pada 2014 lalu. Saat itu, Jefridin ingin mengurus SKGR lahannya kepada M Yunus tapi dipersulit.

Jefridin kemudian menemui Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kantor Camat Pelalawan, Edi Arifin untuk menjembatani pengurusan SKGR tersebut. Akhirnya M Yunus mau menerbitkan SKGR milik pelapor tersebut.

M Yunus membuat surat kesepakatan dan biaya administrasi sebesar Rp2 juta untuk satu persil, sedangkan SKGR yang diurus sebanyak 100 persil. Artinya, Jefridin harus membayar Rp200 juta agar seluruh surat tanah itu diterbitkan M Yunus.

Jefridin menyanggupinya dan menyerahkan 50 persen atau Rp100 juta kepada M Yunus sebagai uang administrasi. Setelah ditunggu-tunggu ternyata SKGR yang dimaksud tak kunjung selesai dan melaporkan kasus ini ke Polres Pelalawan.

Pada perkara ini, M Yunus, telah divonis 13 bulan penjara pada akhir 2019 lalu. Ia juga dihukum membayar denda Rp 50 juta atau subsidair 3 bulan kurungan badan. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 1 tahun dan 7 bulan penjara. (Bmg)