Ayobaca.id, Pekanbaru - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau merasa optimis memasuki tahun 2023 terutama disebabkan prestasi yang ditoreh oleh Riau yang dipimpin Syamsuar sebagai gubernur dan Eddy Natar Nasution sebagai wakil gubernur tahun 2022. Beberapa hal yang dilihat kekurangannya tergantung pada sudut pandang, itu pun bukan merupakan sesuatu yang mendasar.

“Prestasi Riau tahun 2022 di luar bayangan kita,” kata Ketua Umum (Ketum) Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau Datuk Seri H.R. Marjohan Yusuf yang didampingi Ketum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, kepada media hari Sabtu (31/12/22), sempena meninggalkan tahun 2022. 

Dalam memberi pandangan itu, lanjut Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, tidak adil kalau hanya dilihat dari satu sisi atau tupoksi dari pembuat pandangan, tetapi hendaklah komprehensif. Misalnya, bagaimana Bank Riau Kepri (BRK) menjadi bank syariah, tidak bisa hanya dipandang dari pengelolaan dana, tetapi juga latar belakang peradaban yang melingkupinya. Kenyataan ini dapat menjadi cermin pencapaian adat Melayu yang bersendi syarak, sedangkan syarak bersendikan kitabullah. 

Datuk Seri Marjohan mengatakan, perbaikan ekonomi dengan mencari peluang yang lebih dekat kepada syariat, diringi pula pencapaian investasi tiga besar nasional pertama dalam sejarah Riau. Sejarah baru juga ditoreh, manakala untuk pertama kalinya pada tahun 2022.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau melebihi transfer dana dari pusat yakni masing-masing Rp 4,8 T dan Rp 4,01 T. Patut juga dicatat, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang sudah terlaksana tahun 2023, sebagai hasil perjuangan 2022, sehingga pundi ekonomi Riau makin menggembung. 

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Riau, sekitar 4.7 persen, memiliki harapan untuk berkembang pada tahun depan.  Secara spasial, pada triwulan III-2022 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,12 persen terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar pulau Jawa.

Begitu juga dalam budang kebudayaan, Riau senantiasa berada di garius depan dalam pencapaian tingkat nasional. Misalnya, Riau meraih BKN Award untuk dua kategori, Anugerah Meriktorasi, dan delapan materi budaya Melayu Riau diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nasional meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya lima materi. Tak mengherankan, Riau berada pada posisi kedua secara nasional dalam indeks pembangunan kebudayaan.

Tantangan

Berbicara masalah keberhasilan 2022, lanjut Datuk Seri Marjohan, masib banyak. Di antaranya, Syamsuar merupakan satu-satunya gubernur di Indonesia mendapat penghargaan LHKPN dari KPK, mendapat dua penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK, menyelengarakan pendidikan vokasi pertama di Riau, dua kali dapat penghargaan Pelayanan publik terbaik dari Ombudsman Republik Indonesia. 

Belum lagi berkaitan dengan sebagai omset BUMDes Unit Usaha Pangan di Riau terbesar se-Indonesia. Sejalan dengan hal itu, jumlah desa tertinggal di Riau tahun 2022 adalah 87 desa, turun drastis dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 422 desa. 

Keberhasilan-keberhasilan itu, tambah Datuk Seri Taufik, tentu tidak terlepas dari terjaganya ketertiban dan keamanan masyarakat (Kantibmas). Selama tahun 2022 ini, gangguan Kantibmas mengalami penurunan cukup besar yakni 2.340 kasus atau setara 39 persen. Sehubungan dengan hal itu, wajar apabila Polda Riau memberi penghargaan kepada Gubernur Riau Syamsuar karena berperan besar dalam menjaga Kantibmas tersebut. 

Baik Datuk Seri Marjohan dan Taufik mengatakan, tentu kalau mau dicari kekurangan tetap ada. “Cuma dalam melangkah, kekurangan yang ada tersebut dapat ditutupi secara signifikan oleh capaian yang dipoeroleh. Tentu hal ini berdampak positif kepada masyarakat secara luas,” imbuh Datuk Seri Marjohan. 

Di sisi lain, keduanya mengaku bahwa tantangan Riau ke depan juga cukup besar. Sebagai daerah terbuka, arus masuk narkoba dari luar negeri sangat mengancam Riau. Selain itu, perlakuan asusila semacam LGBT harus lebih mendapat perhatian serius. (*)